Mengenal Apa Itu BBM Subsidi, dan Konsumen yang Berhak Menerimanya

Ilustrasi sejumlah kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina di rest area kilometer 57 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jawa Barat. (Antara)

Editor: Tanti Malasari - Senin, 1 Agustus 2022 | 13:00 WIB

Sariagri - Persoalan bahan bakar minyak atau BBM subsidi di Indonesia tampaknya masih menjadi persoalan yang tak kunjung usai. Pasalnya BBM adalah komoditas yang sangat vital dan memiliki penting untuk menggerakkan perekonomian. Bagaimana tidak, hampir semua aktivitas ekonomi seperti industri, transportasi dan sebagainya menggunakan bahan bakar minyak.

Dilansir dari dpr.go.id dalam info singkat ekonomi dan kebijakan publik, yang membahas mengenai isu terkini menyebutkan, produksi minyak di Tanah Air turun drastis. Kondisi ini membuat Indonesia harus keluar dari OPEC, organisasi eksportir minyak dunia pada tahun 2008, karena Indonesia sendiri harus mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat.

Apa Itu Bbm Subsidi?

BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang diberikan subsidi oleh Pemerintah Indonesia, dengan menggunakan dana APBN. Lantas bbm subsidi apa saja? Bahan bakar minyak yang disubsidi terdiri dari dua, yaitu Biosolar dan Pertalite.

Harga BBM subsidi seperti Pertalite ini sendiri terpantau masih dijual seharga Rp 7.650 per liter, sementara harga Biosolar berada diharga Rp 5.150 per liter.

Pada dasarnya jumlah BBM ini terbatas sehingga hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu. Kira-kira siapa saja konsumen penerima BBM ini? Berikut ulasannya.

Konsumen Pengguna Biosolar Subsidi

Masyarakat yang diperbolehkan membeli BBM Bersubsidi Biosolar dan Pertalite diatur dalam Perpres No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Berikut ini daftarnya:

1. Transportasi Darat

- Kendaraan pribadi
- Kendaraan umum plat kuning
- Kendaraan angkutan barang (kecuali untuk pengangkut hasil pertambangan dan perkebuan dengan roda 6)
- Mobil layanan umum : Ambulance, Mobile Jenazah, Sambah dan Pemadam Kebakaran

2. Transportasi Air

Transportasi Air dengan Motor Tempel, ASDP, Transportasi Laut Berbendera Indonesia, Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis, dengan verifikasi dan rekomendasi Kepala SKPD / Quota oleh Badan Pengatur.

3. Usaha Perikanan

- Nelayan dengan kapal ≤ 30 GT yang terdaftar di kementerian kelautan dan perikanan, verifikasi dan rekomendasi SKPD.
- Pembudi daya ikan skala kecil dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.

4. Usaha Pertanian

- Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian dengan luas tanah ≤ 2 ha → SKPD.

5. Layanan Umum/ Pemerintah

- Krematorium dan tempat ibadah untuk kegiatan penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.
- Panti asuhan dan Panti Jompo untuk penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD
- Rumah sakit type C & D.

6. Usaha Mikro / UMKM

- Usaha Mikro / UMKM / Home Industry dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.

Konsumen Pengguna Pertalite

Sementara konsumen pengguna Pertalite masih diatur dalam tahap penerbitan revisi Perpres No 191 tahun 2014. Pemerintah telah meresmikan Pertalite sebagai pengganti Premium.

Jenis bensin RON 90 dengan nama dagang Pertalite resmi menjadi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) menggantikan bensin RON 88 atau Premium mulai 10 Maret 2022.

Rencana pemerintah, Pertalite hanya untuk sepeda motor dan mobil dengan kapasitas mesin di bawah 2.000 CC.

MyPertamina Jadi Salah Satu Solusi Masalah BBM Subsidi

Semula, pemberian subsidi untuk setiap liter BBM jenis premium dan solar yang beredar di pasaran masih dapat dijangkau oleh pemerintah. Namun semakin kesini, harga minyak dunia terus berfluaktif dan cenderung mengalami kenaikan sehingga keuangan pemerintah pun tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan subsidi BBM ini.

Oleh karena itu Pemerintah pun mulai melakukan sejumlah program yang dinilai bisa menghemat penggunaan BBM bersubsidi. Salah satu langkah yang diambil adalah merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dalam penggunaan MyPetamina. Aplikasi ini merupakan program gerakan pembatasan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan mengalihkan konsumsi BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi seperti pertamax dan pertamax plus.

Baca Juga: Mengenal Apa Itu BBM Subsidi, dan Konsumen yang Berhak Menerimanya
Bukan Empty, Ini Makna Huruf E di Indikator BBM Kendaraan

Dalam hal ini, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, menyampaikan kalangan masyarakat yang memiliki mobil mewah tidak layak mendapatkan BBM bersubsidi.

"Mobil mewah milik orang mampu pasti tidak layak mendapatkan subsidi," katanya.

Selain merevisi aturan, BPH Migas juga meningkatkan pengawasan atas penyaluran BBM subsidi dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan penegak hukum, melakukan sosialisasi dengan penyalur yang belum memahami ketentuan, dan menekankan sanksi tegas, termasuk mendorong penggunaan teknologi dalam pengawasan.

Video Terkait