Revisi Perpres BBM Bersubsidi, Harus Tegaskan Kelompok Penerima

Polisi Awasi Pembelian BBM di SPBU. (Antara)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Senin, 8 Agustus 2022 | 15:00 WIB

Sariagri - Rencana pemerintah yang akan melakukan revisi Peraturan Presiden No 191/2014 terkait bahan bakar minyak (BBM) ke depannya dituntut agar bisa memperbaiki jalur distribusi BBM bersubsidi dan semacamnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, mengharapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi diharapkan bisa kembali menegaskan kelompok yang berhak menerima.

Dikethaui, jenis BBM bersubsidi yang sedang jadi perbincangan publik adalah solar dan pertalite. Revisi Perpres BBM diserukan agar lebih jelas, untuk biaya subsidi dalam APBN terkendali. Menurutnya masyarakat harus sadar bahwa BBM dan LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu.

"Saat ini pemerintah sedang merevisi Perpres No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Sudah seharusnya Revisi Perpres ini mengatur teknis kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite," kata Sartono seperti dinukil dari laman resmi DPR.

Nantinya, produk Perpres yang jelas akan memudahkan kelompok masyarakat tidak mampu mengakses BBM bersubsidi. Sartono yang merupakan legislator dapil Jatim VII, menilai saat ini kelangkaan pertalite dan solar terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.

Ada keresahan di tengah masyarakat akibat langkanya pertalite dan solar. Ini tidak boleh dipandang remeh. Sartono menilai, pemerintah kurang mengantisipasi kelangkaan tersebut.

"Di Dapil Jatim VII (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi) kelangkaan solar sangat sering terjadi. Petani dan para pelaku UMKM sangat membutuhkan solar untuk berproduksi. Jadi, saat solar langka, otomatis produksi akan terhenti," paparnya.

Konsumsi Pertalite Alami Peningkatan

Pada bagian lain, Sartono juga melihat, kelangkaan dan tingginya harga BBM di Tanah Air tidak lepas dari kondisi geopolitik global yang terjadi saat ini. Harga minyak dunia naik signifikan hingga 350 persen dari April 2020 hingga April 2022.

"Meski mengalami dinamika, namun harga minyak mentah terus berada pada level tinggi, di atas 100 dolar AS per barel. Kenaikan harga komoditas energi ini tentu berpengaruh terhadap inflasi dan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi," katanya.

Baca Juga: Revisi Perpres BBM Bersubsidi, Harus Tegaskan Kelompok Penerima
Beli BBM Gunakan Aplikasi MyPertamina, Ombudsman Ingatkan Soal Ini

Seraya menambahkan, tren konsumsi BBM masyarakat terus meningkat seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19, termasuk peningkatan konsumsi pertalite.

"Tren kenaikan konsumsi pertalite disebabkan migrasi pengguna pertamax akibat kenaikan harga BBM non subsidi tersebut," tutupnya.

Video Terkait