Fenomena 'Sunat' BLT BBM di Tengah Penderitaan Rakyat Kecil

Ilustrasi uang rupiah (Pxhere)

Editor: Dera - Kamis, 22 September 2022 | 15:00 WIB

Sariagri - Pemerintah tengah gencar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada warga yang sudah terdaftar Keluarga Penerima Manfaat. 

Namun, BLT BBM yang awalnya bertujuan untuk membantu masyarakat kecil yang terkena dampak kenaikan harga Pertalite, Solar dan Pertamax tersebut justru rentan penyelewengan. 

Salah satunya, video yang baru-baru ini viral di media sosial. Di mana video tersebut menunjukan adanya pemotongan alias 'sunat' BLT BBM sebesar Rp20.000 per orang. 

Viral Video Pemotongan BLT BBM 

Dalam video tersebut terjadi percakapan ibu-ibu menggunakan bahasa Jawa yang mempertanyakan alasan pemotongan dana BLT BBM kepada wanita paruh baya yang membagikan uang bantuan.

"Dari pada tanda tanya, ini dipakai untuk apa ya?" tanya salah seseorang dalam video itu. 

"Ini kan tidak hanya sekali dua kali ya, bolak-balik memberikan undangan terus, terus terang kalau sudah dapat ya dibagi untuk pekerjanya sendiri, mereka kan juga bekerja," jawab wanita paruh baya yang menerima uang setoran tersebut.

Berdasarkan informasi, peristiwa tersebut terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di mana wanita paruh baya yang 'sunat' BLT BBM warga sebanyak Rp20.000 per orang itu merupakan istri dari salah satu perangkat desa.

Beredar video istri perangkat desa potong BLT BBM. (YouTube)
Beredar video istri perangkat desa potong BLT BBM. (YouTube)

Ganjar Geram BLT BBM Warga Kena 'Sunat'

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku geram dengan tindakan istri salah satu perangkat desa yang sengaja memotong BLT BBM.

Pihaknya menyayangkan aksi tersebut lantaran dinilai tak memiliki rasa empati kepada masyarakat kecil di tengah situasi ekonomi yang tengah sulit saat ini. 

"Saya bilang tindak tegas. Jadi mulai besok kalau ada yang seperti itu lagi langsung tindak tegas. Jangan main-mainlah untuk urusan rakyat ini," tegas Ganjar. 

Tak hanya itu, Ganjar juga langsung meminta Bupati Blora untuk menindaklanjuti oknum yang viral di media sosial tersebut. 

"Tadi saya kontak dengan Bupati Blora, hari ini sudah diperiksa polisi. Alasannya katanya tidak tahu. Besok pagi seluruh kades dikumpulkan dan Bupati Blora minta saya bicara maka besok saya ikut bicara," kata Ganjar.

"Bukan hanya di Blora, ini berlaku untuk seluruh desa, jangan potong BLT untuk alasan apa pun. Kemarin alasannya iuran, enggak ada itu, modus aja itu," ujar Ganjar saat mewanti-wanti agar tidak ada lagi ''sunat' BLT BBM di wilayahnya.

BLT BBM Disunat, Jangan Takut Melapor!

Peringatan keras juga diutarakan Menteri Sosial Tri Rismaharini, agar masyarakat tak takut untuk segera melapor jika terjadi penyelewengan BLT BBM di lapangan. 

"Silahkan dilaporkan," ujar Risma di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Mantan Wali Kota Surabaya itu juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut masalah ini. 

"APH sudah bergerak. Kami setiap beberapa hari sekali, Polda-Polda itu minta kami bisa konferensi, menjelaskan itu," pungkasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan jika BLT BBM sebesar Rp600 ribu akan diberikan langsung kepada penerima manfaat (PM) lewat PT Pos Indonesia, bukan pejabat daerah. Penyalurannya juga disertai dengan laporan berupa bukti foto penyerahan uang kepada PM sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Tak hanya itu saja, PT Pos Indonesia juga akan langsung mengantarkan bantuan ke penerima manfaat disabilitas. Bahkan PT Pos juga menyalurkan bantuan menggunakan pesawat dan helikopter untuk PM di daerah pegunungan.

Nantinya, laporan penyerahan BLT BBM dari PT Pos akan diterima Kemensos disertai bukti foto. Sehingga Kemensos bisa melacak apakah bantuan sudah diterima sesuai data atau belum.

Baca Juga: Fenomena 'Sunat' BLT BBM di Tengah Penderitaan Rakyat Kecil
BLT BBM Jadi Sorotan Tajam, Data Penerima Harus Tepat Sasaran

Pihaknya menduga jika peristiwa dalam video yang beredar terjadi setelah bantuan diterima. Mirisnya, Risma juga bercerita jika mendapat laporan bahwa ada masyarakat yang diwajibkan menggunakan uang BLT BBM untuk membeli sesuatu ke pihak lain.

Risma pun berharap, bukti-bukti dan laporan terkait pemotongan bantuan itu segera dikantongi, sehingga Kemensos dan aparat hukum bisa segera melakukan penyelidikan.