BBM Naik, Pemerintah Disarankan Ubah Metode Subsidi Energi

Ilustrasi pengisian BBM. (Ist)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Rabu, 28 September 2022 | 11:00 WIB

Sariagri - Komisi VII DPR RI menyarankan pemerintah mengubah metode subsidi energi, melihat ada masyarakat yang salah paham memaknai kenaikan harga BBM subsidi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman menegaskan, tidak ada pencabutan subsidi seperti yang dinarasikan beberapa kelompok selama ini.

“Kalau ada yang mengatakan subsidi dicabut, itu salah total. Yang sebenarnya adalah realokasi subsidi, karena selama ini banyak subsidi energi tidak tepat sasaran,” kata Maman.

Menurut Maman, subsidi salah sasaran merupakan problema yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Sebab penggunaan metode terbuka yang salah sejak awal.

“Karena yang disubsidi barang, akhirnya semua orang berpotensi membeli barang tersebut. Dimanapun, setiap ada satu barang dengan 2 harga berbeda pasti berpotensi disalahgunakan, terjadi permainan,” tutur Maman.

Atas dasar itu, Maman mendorong pemerintah mengubah metode subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup.

“Kembali pada definisi awal subsidi, orang yang tidak mampu diberikan kemampuan oleh negara untuk memiliki daya beli. Dalam hal ini misalnya pemerintah kasih uang supaya mereka bisa beli elpiji, jadi elpiji 3 kilogramnya dijual dengan harga pasar,” ujar Maman.

Dia yakin dengan cara ini, subsidi energi akan jauh lebih tepat sasaran.

“Tapi pertanyaannya, apakah data orang miskin yang dimiliki pemerintah sudah benar atau belum?” tanya Maman.

Inilah yang menurutnya perlu dikawal bersama. “Kelompok pemerhati publik harus masuk ke wilayah itu,” jelas Maman.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan mengakui perlu ada reformasi pola subsidi dari pemerintah. “Karena selama ini kita subsidi berbasis barang, dan itu salah sekali,” kata Mamit.

Menurutnya, subsidi tertutup yang berbasis orang justru lebih mudah diterapkan. Pasalnya, pemerintah sudah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga jelas, siapa sasaran penerima subsidi yang dituju.

Baca Juga: BBM Naik, Pemerintah Disarankan Ubah Metode Subsidi Energi
Menguak Alasan di Balik Rencana Kenaikan BBM, Ini Penjelasan Banggar DPR

“Kenapa kita harus lakukan reformasi pola subsidi, supaya tepat sasaran. Pemerintah tidak terus-terusan teriak beban subsidi naik,” ucapnya.

Sebagai jalan menuju reformasi, Mamit menekankan pentingnya revisi terhadap Perpres 191/2014. “Ini revisi Perpres tidak selesai-selesai. Makanya saya minta BPH Migas dorong terus revisi ini,”pungkas Mamit.

Video Terkait