Pembatasan Distribusi BBM, Kapan Revisian Perpres 191/2014 Dijalankan?

Ilustrasi aplikasi MyPertamina. (Antara)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Selasa, 4 Oktober 2022 | 13:15 WIB

Sariagri - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyerahkan skema terbaru soal teknis pembatasan distribusi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Regulasi tersebut tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Patuan Alfon mengatakan, sejauh ini ia tidak mengetahui bagaimana kelanjutan proses dari revisi Perpres 191/2014 tersebut, dan tidak bisa menjawab secara pasti kapan akan diterbitkan.

"Itu (proses aturan pembatasan BBM subsidi) boleh ditanyakan ke Kementerian BUMN. Jadi itu sudah diserahkan dalam rapat bersama ke Kementerian BUMN," ujar Alfon.

Senada, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman pun juga mengaku tidak banyak menahu kapan revisi Perpres 191/2014 akan diterbitkan. Ia hanya berharap itu bisa diimplementasikan mulai bulan ini.

"Saya juga belum tahu, harapan kita bulan ini ya," kata Saleh.

Adapun salah satu poin utama yang disusun dalam regulasi tersebut terkait pembatasan konsumsi BBM subsidi. Khususnya untuk pembelian Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM tertentu (JBT) Solar.

Sekadar informasi, pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM kedua produk tersebut per 3 September 2022 silam. Pertalite yang sebelumnya dipatok Rp 7.650 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Baca Juga: Pembatasan Distribusi BBM, Kapan Revisian Perpres 191/2014 Dijalankan?
Hari Ini, Cuma Pertamax yang Turun, Lainnya Malah Naik

Lonjakan harga tersebut terjadi lantaran harga keekonomian kedua jenis bahan bakar itu sudah terlampau tinggi, sehingga anggaran negara tak kuat menanggungnya.

Di sisi lain, konsumsi Pertalite dan Solar juga diprediksi bakal makin membengkak hingga akhir 2022. Kuota Pertalite diproyeksikan naik menjadi 29 juta KL dari alokasi 23,05 juta KL, dan Solar menjadi 17,4 juta KL dari kuota hanya 15,1 juta KL.

Video Terkait