Harga BBM Naik, Badai PHK Bakal Terjadi?

Ilustrasi BBM. (Antara)

Editor: Dera - Rabu, 5 Oktober 2022 | 18:30 WIB

Sariagri - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak hanya memicu inflasi tapi juga membuat masyarakat khawatir lantaran dibayang-bayangi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Pakar Ekonomi UM Surabaya, Arin, menyebut kenaikan harga BBM subsidi juga mendorong peningkatan angka pengangguran. Pasalnya, BBM merupakan bahan dasar operasional perusahaan, sehingga kenaikan harga juga akan membebani biaya produksi. Demi pertimbangan efisiensi produksi, maka pilihan yang harus diambil perusahaan adalah menghentikan proses perekrutan karyawan baru hingga terpaksa pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Pihaknya menjelaskan data BPS per Maret 2022 menunjukkan garis kemiskinan mengalami kenaikan 3,975% dibandingkan September 2021.

“Sehingga tidak salah jika kondisi-kondisi yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM mendorong timbulnya permintaan akan kebijakan kompensasi, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) maupun BSU (Bantuan Subsidi Upah) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM,” katanya, seperti dilansir dari um surabaya.ac.id

Di sisi lain, menurutnya, kenaikan BBM juga akan menurunkan daya beli dalam jangka pendek karena income effect (dampak pendapatan) yang secara riil mengalami penurunan, meskipun bebannya akan berbeda menurut kelas pendapatan rumah tangga. Khususnya kelompok rumah tangga terbawah (miskin) yang tidak memiliki ruang yang cukup untuk menghadapi masalah cashflow jangka pendek.

Bayang-bayang Ancaman PHK

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani khawatir imbas kenaikan harga BBM berpotensi memicu gelombang PHK besar-besaran di sektor industri.

“BBM adalah kebutuhan dasar dunia industri. Jika harganya naik maka beban operasional perusahaan juga naik. Otomatis produk yang dihasilkan harganya bertambah mahal. Padahal daya beli masyarakat sedang melemah akibat imbas kenaikan BBM,” kata Netty dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

“Jika biaya operasional tinggi, sementara serapan pasar rendah, maka jalan pintasnya ialah PHK untuk mengurangi beban perusahaan,” ungkap Netty.

Sementara itu, kehawatiran juga diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyebut badai PHK startup kembali terjadi dalam waktu berdekatan, setidaknya tiga startup dan salah satunya berstatus Decacorn terpaksa merumahkan karyawannya.

Menurutnya, situasi PHK perusahaan rintisan yang terus berlanjut akan menambah beban para pekerja yang dirumahkan. Sebab proses terjadinya PHK ini berbarengan dengan kenaikan harga BBM subsidi yang diikuti oleh kenaikan harga lainnya.

“Tentu ini akan semakin memberatkan para pekerja. Ditambah lagi dalam situasi pemerintah menaikkan harga BBM subsidi yang pasti akan menambah pengeluaran dari sisi transportasi dan kenaikan bahan-bahan lain,” ujar Kurniasih dalam keterangannya. 

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II itu meminta agar Kementerian Tenaga Kerja melakukan pengawasan terhadap proses PHK agar para pekerja tidak dirugikan.

“Kementerian Tenaga Kerja juga harus memonitor dan mengaudit perusahaan rintisan lainnya dengan memastikan kondisi para pekerja dan masa depannya. Ini harus jadi perhatian khusus karena terjadinya PHK di perusahaan rintisan ini terjadi secara beruntun,” ungkap Kurniasih. 

Baca Juga: Harga BBM Naik, Badai PHK Bakal Terjadi?
Imbas BBM Naik, Gelombang PHK Bakal Terjadi?

Pada sisi lain, Kurniasih menyebut terjadinya PHK perusahaan rintisan secara beruntun ini juga mesti diwaspadai sebagai efek dari gelombang perkonomian global yang tengah lesu.

“Indonesia perlu diwaspadai efek dominonya terutama bagi pekerja. Sebab para pekerja ini perlindungannya rentan sekali. Ketika terjadi perekonomian yang lesu, cara paling mudah bagi pengusaha untuk efisiensi adalah merumahkan karyawan. Jika karyawan dirumahkan maka daya beli masyarakat akan menurun, akhirnya perekonomian nasional akan negatif,” pungkasnya. 

Video Terkait