Waduh, Ada Liberalisasi di Rancangan UU Energi Baru Terbarukan

Warga melaksanakan persembahyangan di dekat panel surya yang terpasang di area persawahan desa berbasis energi baru dan terbarukan (EBT), Desa Keliki, Gianyar, Bali, Jumat (16/9/2022). Desa yang menerapkan agrikultur berbasis EBT yakni pengairan lahan pertanian menggunakan pompa air bertenaga surya tersebut menjadi salah satu lokasi kunjungan delegasi studi ekskursi Energy Transition Working Group (ETWG) G20 pada awal September 2022 lalu. (Nyoman Hendra Wibowo/AntaraFoto)

Editor: Yoyok - Sabtu, 29 Oktober 2022 | 11:00 WIB

Sariagri - Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, sejumlah pihak mencermati adanya pasal tentang skema power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik yang membuka ruang liberalisasi sektor ketenagalistrikan nasional.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan skema power wheeling dapat mengganggu kesehatan keuangan negara.

“Dalih percepatan transisi energi melalui skema power wheeling mengkhianati mandat konstitusi karena sektor ketenagalistrikan adalah sektor strategis yang harus dikendalikan oleh negara. Saya kira dalih percepatan transisi energi melalui skema power wheeling sangat tidak masuk akal dan aroma liberalisasinya sangat menyengat,” kata Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra Talattov, kepada media, kemarin..

Abra memaparkan ada tiga alasan mengapa publik perlu mencermati pasal-pasal yang mencantumkan skema power wheeling dalam RUU Energi Baru Terbarukan tersebut, yakni pasal 29 A, pasal 47 A, dan pasal 60 ayat 5.

Alasan pertama, tidak ada urgensi sama sekali untuk menjadikan skema power wheeling sebagai pemanis dalam menstimulasi porsi pembangkit energi baru terbarukan.

Alasan kedua, pengusulan skema power wheeling kurang relevan mengingat saat ini beban negara semakin berat menahan kompensasi listrik akibat kondisi kelebihan pasokan listrik yang terus melonjak.

Alasan ketiga, implikasi kerusakannya terhadap kesehatan keuangan negara. Di tengah kondisi kelebihan pasokan listrik sebesar satu gigawatt saja, lanjutnya, biaya yang harus dikeluarkan negara melalui PLN atas konsekuensi skema take or pay bisa mencapai Rp3 triliun per gigawatt.

"Secara sederhana kalau kita asumsikan rata-rata oversupply listrik sebesar enam sampai tujuh gigawatt per tahun, maka potensi oversupply selama 2022-2030 mencapai 48 gigawatt sampai 56 gigawatt atau setara dengan tambahan biaya Rp144 triliun sampai Rp168 triliun," pungkas Abra.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara, menyoroti RUU EBT yang membolehkan perusahaan swasta atau Independent Power Producers (IPP) menjual listrik langsung kepada konsumen.

“Saya harap Kemenkeu bersikap konsisten menolak skema power wheeling, meski harus berhadapan kekuasaan oligarkis, karena skema power wheeling akan merugikan negara, PLN dan rakyat sebagai konsumen listrik,” ujar Marwan

Baca Juga: Waduh, Ada Liberalisasi di Rancangan UU Energi Baru Terbarukan
Percepat Pengembangan EBT, Indonesia-AS Jalin Kerja Sama di Sektor Energi

Menurut Marwan, saat ini negara dan rakyat sudah dirugikan dengan kebijakan dan peraturan perlistrikan Indonesia. Kerugian tersebut antara lain berupa peningkatan subsidi listrik di APBN dan mahalnya tarif listrik.

Dia mengatakan kerugian masyarakat bertambah jika skema power wheeling diterapkan. Pasalnya, konsep multi buyers single sellers (MBSS) yang membolehkan IPP membangun pembangkit listrik, membuat PLN wajib membeli listrik yang diproduksi. Karena biaya pokok penyediaan (BPP) listrik harus memperhitungkan seluruh daya yang dibangkitkan, maka oversupply listrik swasta tersebut telah membuat BPP listrik naik, dan ujungnya konsumen listrik dan APBN harus membayar tarif lebih mahal.