Pemerintah Klaim BLT BBM Berhasil Tekan Angka Kemiskinan

Ilustrasi BBM. (Antara)

Editor: Dera - Selasa, 24 Januari 2023 | 11:00 WIB

Sariagri - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo mengklaim kebijakan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) berhasil meredam kenaikan angka kemiskinan di Indonesia.

Hal tersebut menurutnya, dibuktikan dengan persentase kenaikan kemiskinan pada September 2022, yang mampu di tahan di angka 9,57 persen. Padahal saat terjadi kenaikan harga BBM global, kata dia, studi Smeru Research Institute memprediksi angka kemiskinan pada September 2022, sebesar 11 persen.

“Berdasarkan data dan kajian yang ada, kebijakan BLT BBM salah satu yang berhasil meredam kenaikan angka kemiskinan yang menjadi kekuatiran banyak pihak,” tutur Abraham, seperti dilansir dari laman resmi ksp.go.id.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang. Jumlah itu mengalami kenaikan 0,03 persen poin atau 0,20 juta orang dari Maret 2022.

Abraham optimistis, angka kemiskinan akan terus menurun pada 2023. Keyakinannya itu, didasarkan pada kondisi ekonomi Indonesia yang terus tumbuh positif, terlebih pemerintah telah berhasil mengendalikan pandemi dan mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat rentan. Abraham menyebut, dalam waktu dekat, yakni pada Triwulan I 2023, Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera menyalurkan program sembako untuk 18,8 juta keluarga, dan program PKH untuk 10 juta keluarga.

“Angka tersebut sama besar ketika kita sedang menghadapi pandemi tahun lalu. Jadi meski sudah tidak ada PPKM, tapi besaran bansos tetap sama seperti saat masih ada PPKM,” ungkapnya.

Baca Juga: Pemerintah Klaim BLT BBM Berhasil Tekan Angka Kemiskinan
Penyaluran BLT BBM Diharapkan Dapat Lindungi Daya Beli Masyarakat

Pada kesempatan itu, pihaknya juga mewanti-wanti soal krisis geopolitik dan krisis ekonomi global yang masih menjadi ancaman di tahun 2023.

“Pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi kondisi tersebut, agar tidak menambah beban dan jumlah masyarakat miskin,” pungkasnya.