Soroti Pengawasan Smelter Nikel, DPR: Menperin Jangan Takut Sama Luhut!

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (dpr.go.id)

Editor: Dera - Selasa, 24 Januari 2023 | 17:00 WIB

Sariagri - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, menjalankan fungsi pengawasan kepada seluruh perusahaan smelter secara profesional. Pihaknya secara tegas meminta menperin untuk tidak takut menghadapi perusahaan yang dinilai lalai menjalankan prinsip keselamatan dan keselamatan kerja.

Sementara terkait patronase Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam program hilisasi nikel, Mulyanto juga mendesak menperin untuk tidak takut dalam mengawasi operasi smelter nikel.

“Menperin tidak boleh takut, karena pengawasan smelter adalah kewenangan menperin yang merupakan amanat Undang-Undang dan menjadi tugas pokok dan fungsi Kemenperin. Kewenangan memberikan izin dan pengawasan smelter ini kan ada di tangan menperin, bukan Menteri Investasi atau Menkomarinvest," ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulisnya. 

"Apalagi kasusnya sudah genting. Kebakaran smelter nikel PT. GNI yang menewaskan dua orang pekerja berlanjut menjadi bentrokan antara kelompok pekerja lokal dengan TKA, yang menimbulkan tiga orang korban tewas,” sambungnya.

Mulyanto menduga teknologi smelter yang digunakan PT GNI tersebut sudah usang dan komponen bekas. Sehingga tidak ramah lingkungan dan beresiko tinggi bagi keamanan serta keselamatan pekerja dan lingkungan. Karena itu smelter ini perlu diperiksa dan diawasi, bukan hanya untuk smelter PT GNI, tetapi juga smelter-smelter lainnya, untuk memastikan agar kejadian ledakan smelter tersebut tidak terulang di masa-masa yang akan datang.

Baca Juga: Soroti Pengawasan Smelter Nikel, DPR: Menperin Jangan Takut Sama Luhut!
Bentrok PT GNI Telan Korban Jiwa, DPR: Kemenperin Tidak Peka!

Melansir laman resmi pakmul.id, sebelumnya terkesan para menteri terkait hilirisasi nikel sungkan untuk mengambil tindakan tegas terhadap kasus ini. Diinformasikan, bahwa Menkopolhukam Mahfud MD sekadar mengimbau kepada PT GNI agar membuka data-data ketenagakerjaan dan menjalankan smelter secara profesional.

Sementara baru-baru ini Dirjen Imigrasi menyatakan tidak dapat berbuat banyak terkait dengan ketenagakerjaan TKA di PT GNI. Menurutnya, persoalan itu adalah kewenangan Menteri Investasi dan Menteri Ketenagakerjaan.