Harga Belum Merata, DPR Minta Pertamina Kawal Distribusi Elpiji Subsidi

Editor: Dera - Rabu, 8 Februari 2023 | 17:30 WIB

Sariagri - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyebut Pertamina Patra Niaga harus membenahi pendistribusian elpiji, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.  

"Yang perlu kita jaga adalah keperluan masyarakat ini terpenuhi dan kira-kira peningkatan (konsumsi) nya sampai seberapa? karena pada akhirnya kalau pun ada peningkatan yang signifikan dan seterusnya, itu akan sangat berpengaruh kepada keuangan negara," ujar Hekal saat melakukan Kunjungan Kerja Slpesifik (Kunspik) ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2023).

Melansir laman resmi DPR RI, Hekal menyebut pendistribusian elpiji hingga ke pelosok negeri perlu menjadi perhatian, khususnya terhadap harga elpiji di masyarakat. Sebab, Pertamina Patra Niaga saat ini hanya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji hanya sampai pada tingkat jaringan distribusi. Sedangkan, harga Elpiji di masyarakat sendiri masih ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

"Sampai hari ini PT Pertamina Patra Niaga itu cuma menentukan HET sampai ke tingkat jaringan distribusi mereka. Kalau sudah keluar dari jaringan distribusi sampai ke rumah tangga itu HET-nya ditentukan oleh masing-masing Pemda. Kalau sudah masing-masing Pemda ini harganya berbeda-beda, itu yang sedang kami pikirkan juga," jelas Politisi Fraksi Gerindra ini.

Untuk itu, Pertamina Patra Niaga diharapkan dapat mencari cara terbaik agar distribusi elpiji kepada masyarakat di pelosok tidak lantas menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan elpiji dengan harga terjangkau. Mengingat sulitnya akses dapat membuat biaya distribusi menjadi mahal, sehingga masyarakat di pelosok harus membayar elpiji dengan harga yang lebih mahal. Padahal, negara sudah memberikan subsidi elpiji itu sendiri.

"Mungkin harus ada cara yang lebih baik (dalam distribusi elpiji). Karena takutnya di daerah-daerah yang pelosok, itu harga distribusinya kan sangat mahal, karena volume nya sangat kecil dan daerahnya sangat sulit dijangkau dan seterusnya. Itu kan menjadi ketidakadilan sosial buat masyarakat yang harus bayar harga elpiji sangat mahal, padahal negara sudah mengeluarkan duit kurang lebih Rp100 miliar untuk membiayakan elpiji murah ini," imbuhnya.

Sebagai informasi, Terminal Elpiji Tanjung Sekong menyuplai kebutuhan Elpiji sebanyak 40 persen dari kebutuhan elpiji nasional. Pemerintah sendiri pada 2022 telah mematok kuota subsidi elpiji tiga kilogram sebanyak delapan juta metrik/ton.