Soal RUU EBT, Kang Emil: Daerah Diberikan Kesempatan Tak Hanya Penonton

Ridwan Kamil (Dok Humas Pemprov Jabar)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Selasa, 6 April 2021 | 16:40 WIB

SariAgri -  Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas (Migas) dan Energi Terbarukan (ADPMET), sekaligus Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, mengatakan, ada dua poin penting yang dipaparkan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Pertama adalah daerah-daerah penghasil migas melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat mengelola lahan milik PT Pertamina (Persero) yang skalanya kecil,” ujar Ridwan Kamil.

Untuk aspirasi kedua, ia menyebut pelibatan BUMD dalam pengembangan EBT dengan meminta izin pemerintah pusat. Menurutnya, perizinan perlu dilakukan supaya persetujuan mendirikan perusahaan energi listrik di daerah yang meliputi operasi dan distribusi bisa diberikan.

“Perlu juga ada insentif untuk daerah penghasil EBT,” imbuhnya.

Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil- menekankan, poin-poin yang dipaparkan menyasar perihal keadilan dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini bertujuan agar daerah-daerah memiliki kesempatan untuk berkembang.

“Agar daerah-daerah diberikan kesempatan mengedukasi dan tidak hanya menjadi penonton. Kalau bisa menjadi manajer, sehingga energi bisa berdampak di daerah,” tuturnya.

Pernyataan itu disampaikan Kang Emil ketika menyampaikan aspirasi terkait RUU EBT dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Ia mengatakan, penyampaian aspirasi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah penghasil migas dan EBT. Menurutnya, di bawah kepemimpinannya, ADPMET berusaha menciptakan iklim migas berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah cadangan energi.

“Daerah-daerah penghasil harus mendapatkan haknya untuk bisa menyejahterakan masyarakat,” harapnya.

Selain itu, ia menerangkan, misi lain yang hendak dicapai ADPMET saat ini adalah pengembangan SDM. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek di tengah kekayaan sumber daya energi yang dimiliki.

Baca Juga: Soal RUU EBT, Kang Emil: Daerah Diberikan Kesempatan Tak Hanya Penonton
Ridwan Kamil: Ratusan Pemda Keluhkan Dana Bagi Hasil Migas

“Jadi kesimpulannya sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ujung dari keputusan yaitu daerah jangan jadi objek, tapi diajak sebagai bagian dari proses ini," ucapnya.

Sebagai ketua ADPMET, Kang Emil berharap UU EBT bisa berjalan sukses. Sebab, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun DPR, harus bekerja untuk kepentingan rakyat.

Video Terkait