Sampah Plastik dari Belanja Online Meningkat, Aktivis Surati Perusahaan E-Commerce

Ilustrasi Sampah Plastik. (Wikipedia)

Penulis: Yoyok, Editor: Arif Sodhiq - Jumat, 23 Juli 2021 | 14:50 WIB

SariAgri - Sebanyak lebih dari 100 kolaborator yang tergabung dalam gerakan Pawai Bebas Plastik 2021 mendorong pelaku usaha perdagangan elektronik (e-commerce) dan wadah belanja daring (marketplace) untuk benar-benar mewujudkan gaya hidup tanpa plastik sekali pakai. Pasalnya, frekuensi berbelanja secara daring kini semakin tinggi, sebagai salah satu dampak pandemi Covid-19.

“Kami sejujurnya sangat berterimakasih atas layanan e-commerce delivery yang sangat membantu berjalannya program di berbagai daerah di masa pandemi. Namun, opsi pengemasan yang bebas dari plastik sekali pakai belum disediakan secara masif sehingga membuat kami terpaksa tidak bisa menjaga laut dari rumah,” kata Swietenia Puspa dari Divers Clean Action di Jakarta, Jumat (23/7).

Berdasarkan studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun lalu, sampah plastik dari belanja online meningkat sebesar 96 persen selama masa pandemi Covid-19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu bisa terjadi karena adanya peningkatan transaksi sebesar 62 persen pada sektor marketplace dan 47 persen pada sektor jasa antar makanan.

“Opsi untuk meminta tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam belanja daring adalah salah satu solusi mengurangi plastik sekali pakai. Pelaku e-commerce harus menjadi yang terdepan dalam menyediakan dan mendukung upaya ini untuk membantu dalam mencegah kerusakan lingkungan, terutama pada masa pandemi," ucap Bustar Maitar selaku CEO Yayasan Econusa.

Oleh karena itu, Pawai Bebas Plastik tahun ini berfokus untuk mendorong penurunan konsumsi plastik sekali pakai khusus pada aktivitas perdagangan elektronik. Surat terbuka pun akan dikirimkan kepada delapan (8) pemimpin perusahaan e-commerce.

Isi surat tersebut meminta perusahaan untuk mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut, memberikan opsi kepada konsumen untuk memilih kemasan minim plastik sekali pakai, dan/atau ekspedisi ramah lingkungan, sehingga konsumen diberi kesempatan untuk bisa meminimalisasi dampak lingkungan dari belanja online. Di dalam surat juga disebutkan memberikan pelatihan kepada mitra merchant, mitra driver, dan mitra kurir agar bisa mengemas barang dengan cara yang minim plastik sekali pakai.

Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, mengatakan sebenarnya solusi sudah tersedia untuk menggantikan pengemasan plastik dan styrofoam, dengan tetap menjaga keamanan dan sanitasi barang. Ada e-commerce yang pada laman check-out-nya memberi opsi tanpa plastik atau pengembalian kemasan. “Bayangkan kalau semua brands e-commerce besar di Indonesia memberikan opsi-opsi seperti ini kepada konsumen, pasti dampak baiknya akan terasa,” ujar Tiza.

Produsen harus semakin menyadari bahwa tingkat kesadaran di masyarakat untuk menghindari penggunaan plastik sekali pakai semakin meningkat. Berdasarkan studi Greenpeace Indonesia dalam laporan bertajuk ‘Bumi Tanpa Plastik’, sekitar 75 persen responden (dari total 623 responden) setuju untuk mengurangi atau bahkan menghentikan penggunaan plastik sekali pakai untuk kemasan. Hanya 20 persen yang menganggap kemasan plastik sekali pakai tidak berbahaya. Sebagian besar responden pun menaruh ekspektasi pada produsen yang memiliki sumber daya untuk memberikan alternatif pengemasan kepada konsumen atau masyarakat.

“Kini saatnya pelaku usaha merealisasikan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Surat terbuka ini menjadi penting karena para pelaku e-commerce belum termasuk ke dalam sektor industri yang diminta oleh pemerintah untuk menyusun rencana pengurangan sampahnya sesuai dengan ketentuan tersebut,” tutur Muharram Atha Rasyadi selaku Jurukampanye Urban Greenpeace Indonesia.

Menurut data KLHK, hingga Juni 2021, baru 23 produsen yang telah menyerahkan rencana peta jalan pengurangan sampahnya ke Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK). Padahal Permen LHK No. P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, menargetkan jumlah sampah oleh produsen wajib dikurangi sebesar 30 persen pada tahun 2029.

“Jumlah produsen yang telah menyerahkan peta jalannya masih sangat kecil, padahal krisis sampah plastik sudah mencapai level yang sangat merusak lingkungan dan ekosistem masyarakat. Seiring dengan semakin terbangunnya kesadaran masyarakat, produsen pun harus berubah secara signifikan dengan menyediakan model pengemasan dan pengantaran  alternatif yang bebas dari plastik sekali pakai,” ucap Tubagus Soleh Ahmadi, selalu Direktur Eksekutif Daerah Walhi DKI Jakarta.

Baca Juga: Sampah Plastik dari Belanja Online Meningkat, Aktivis Surati Perusahaan E-Commerce
KLHK dan KKP Bertemu Ahli Bahas Pengembangan Blue Carbon

Pawai Bebas Plastik di tahun 2021 diharapkan dapat menjaring lebih banyak dukungan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perubahan sosial demi menjaga lingkungan hidup kita dari bencana yang disebabkan oleh manusia.

“Meski di tengah pandemi, kami melihat semangat kerelawanan terus tumbuh. Pawai Bebas Plastik ini menjadi salah satu contohnya. Gerakan yang didukung oleh lebih dari seratus organisasi dan komunitas ini pasti bisa menghasilkan dampak yang positif,” kata Marsya Nurmaranti selaku Direktur Eksekutif Indorelawan.

 :

Video Terkait