Larangan Ekspor Batu Bara Upaya Bersama Hadapi Krisis Energi Global

Ilustrasi - Larangan ekspor batu bara.(Pixabay)

Editor: Arif Sodhiq - Kamis, 6 Januari 2022 | 10:45 WIB

Sariagri - Krisis energi global telah mendorong seluruh dunia berebut sumber energi yang andal termasuk batu bara dari Indonesia. Kantor Staf Presiden (KSP) menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor batu bara merupakan upaya gotong royong nasional dalam menghadapi tantangan krisis energi di dunia.

“Karena itu kita sebagai bagian elemen negara harus bersama-sama berkontribusi, baik itu pemerintah, masyarakat, PT PLN maupun pengusaha pertambangan nasional,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta, Kamis (6/1/2022).

Menurut dia, instruksi dari Presiden untuk mengedepankan pasokan batu bara guna memenuhi kebutuhan domestik merupakan perwujudan amanah konstitusi UUD 1945, dan bentuk konsistensi dalam mencukupi kebutuhan listrik bagi 270 juta rakyat Indonesia.

“Ini gestur asli dari Presiden ketika dia harus berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.

Febry mengingatkan perusahaan tambang tidak melanggar aturan penjualan batu bara untuk dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sesuai Undang-undang No.3/2020 tentang Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah No.96/2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Pemerintah tidak membabi buta melarang ekspor batu bara. Pemerintah mengapresiasi bagi perusahaan yang sudah memenuhi komitmen DMO batu bara, tapi juga tidak segan untuk mencabut ijin perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban DMO itu,” jelasnya.

Baca Juga: Larangan Ekspor Batu Bara Upaya Bersama Hadapi Krisis Energi Global
Agar Listrik Tak Padam, Perusahaan Ini Siap Pasok 3,2 Juta Ton Batu Bara ke PLN

Febry menambahkan dalam jangka menengah dan panjang, Presiden sudah memerintahkan Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membangun mekanisme DMO yang permanen guna memenuhi kebutuhan listrik nasional dan adaptif terhadap tantangan krisis energi global.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor batu bara periode 1-31 Januari 2022 guna menjamin pasokan bagi pembangkit listrik dalam negeri. Pelarangan ekspor sementara tersebut, berlaku untuk perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, serta PKP2B.

Video terkait:

Video Terkait