Anggota DPR: Pengguna BBM Subsidi Wajib Dibatasi, Kalau Tidak Bisa Jebol

Ilustrasi SPBU. (Antara)

Editor: Dera - Rabu, 1 Juni 2022 | 15:40 WIB

Sariagri - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyebut revisi Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebaiknya mencantumkan dengan jelas larangan penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan mewah dan kendaraan dinas.

Hal itu perlu dilakukan agar kuota BBM bersubsidi tidak jebol dan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

“Perlu pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah dan kendaraan dinas. Bila tidak, maka diperkirakan kuota BBM bersubsidi yang ada akan “jebol”, dan ini akan merugikan keuangan pemerintah dan makin menguras anggaran negara,” ujar Mulyanto usai mengikuti Rapat Panja Asumsi Makro Komisi VII dan Focus Group Discussion (FGD) dengan Dirut Pertamina, Selasa (31/5). 

Mulyanto setuju dalam rangka pembatasan dan pengawasan, didorong pembayaran yang bersifat non tunai, misalnya menggunakan aplikasi MyPertamina. Pengalaman dengan aplikasi Peduli Lindungi dalam penanganan COVID-19 memperlihatkan hasil yang positif. Tentu saja implementasinya dilaksanakan secara bertahap dimulai dari daerah-daerah yang siap.

Menurut Mulyanto, dari data yang disampaikan Pertamina, terjadi peningkatan volume pertalite sebesar 14 persen setelah adanya kenaikan harga pertamax per 01 April 2022. Pada saat yang sama, terjadi penurunan volume penjualan pertamax sebesar 26 persen. Karenanya ditengarai terjadi migrasi pelanggan pertamax menjadi pelanggan pertalite.

Hal ini disebabkan, karena terjadinya recovery pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan mobilitas masyarakat dan kebutuhan BBM. Namun demikian, karena daya beli masyarakat yang belum pulih benar, dan disparitas harga BBM subsidi dan BBM non-subsidi yang cukup lebar, menyebabkan terjadi migrasi pengguna BBM non-subsidi menjadi pengguna BBM bersubsidi.

Antisipasi pemerintah yang didukung DPR RI untuk menaikan kuota BBM bersubsidi baik solar maupun pertalite telah disepakati. Di mana kuota baru pertalite menjadi sebesar 25,35 juta KL (naik 10 persen dari kuota awal). Namun kuota ini hanya akan cukup meng-cover kenaikan volume pertalite yang sebesar 14 persen, kalau dilaksanakan pembatasan segmentasi pertalite yang lebih ketat.

Untuk diketahui, DPR RI telah menyetujui tambahan anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan LPG untuk tahun 2022 sebesar Rp266.6 triliun. Tambahan anggaran ini diberikan kepada Pertamina, karena terjadi perubahan asumsi harga ICP (Indonesian Crude Price) dalam APBN 2022, dari sebelumnya sebesar $63 USD/barel menjadi $100 USD/barel. Dengan demikian total anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan LPG untuk tahun 2022 menjadi sebesar Rp362.5 triliun.

Baca Juga: Anggota DPR: Pengguna BBM Subsidi Wajib Dibatasi, Kalau Tidak Bisa Jebol
DPR: Mobil Mewah Gunakan BBM Subsidi Harus Ditindak Tegas!

Melansir laman pakmul.id, bila pembatasan pengguna BBM bersubsidi tidak dilakukan, dikhawatirkan kuota BBM bersubsidi yang ada akan dilampaui dan ini akan menambah berat beban keuangan negara.

Diinformasikan aplikasi MyPertamina sampai saat ini telah diunduh oleh 21 juta orang, sementara pelanggan Pertamina sebanyak 35 juta orang.

Video Terkait