Harga Minyak Makin Mahal di Tengah Ancaman Krisis Pangan

Pertalite sulit ditemukan di sejumlah SPBU di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat lebih dari sepekan terakhir. (Sariagri/Rifky Junaedi)

Penulis: Yoyok, Editor: Reza P - Kamis, 16 Juni 2022 | 11:00 WIB

Sariagri - Harapan kepada negara-negara eksportir minyak bumi atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) memenuhi kuota produksi pengganti Rusia belum membuahkan hasil. Pasokan dari cadangan minyak strategis Amerika Serikat (AS) juga tak begitu terasa. 

Harga minyak mentah saat ini tetap saja mahal, bukan lagi di atas 100 dolar AS per barel tapi sudah di atas 110 dolar AS per barel. Bahkan, investor global UBS memprediksi harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September menjadi 130 dolar AS per barel dan menjadi 125 dolar AS untuk tiga kuartal berikutnya, naik dari 115 dolar AS sebelumnya.

Alasannya, persediaan minyak yang rendah, kapasitas cadangan yang berkurang, dan risiko pertumbuhan pasokan yang memperlambat pertumbuhan permintaan selama beberapa bulan mendatang.

Sekalipun lebih rendah, lembaga pemeringkat Fitch juga menaikkan asumsi harga Brent dan West Texas Intermediate (WTI) untuk 2022 masing-masing sebesar 5 dolar AS menjadi 105 dolar AS dan 100 dolar AS per barel.

Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, kenaikan harga minyak mentah itu merupakan kabar buruk. Sebab, akan membuat harga bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi, listrik, dan alat produksi lainnya ikut naik. Ujungnya, daya beli masyarakat tergerus akibat BBM mahal. 

Tak cuma itu, Indonesia yang mempunyai kebijakan BBM subsidi mau tak mau harus menanggung beban tambahan anggaran. Hitung-hitungannya, jika harga minyak dunia naik 1 dolar AS maka pemerintah harus mengorek anggaran sebesar Rp5,7 triliun untuk subsidi. 

Padahal, asumsi i harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price/ICP pemerintah yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk anggaran 2021 hanya 60 dolar per barel. Jadi, ada lebih dari sekitar 40 dolar AS. Bayangkan, berapa banyak subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah.

Bersamaan dengan mahalnya harga minyak mentah, ancaman krisis pangan global juga menghadang. Ini terjadi karena berkurangnya pasokan, terutama karena cuaca ekstrem di negara-negara sentra pertanian dan gangguan pasokan akibat agresi militer Rusia ke Ukraina. 

Pertanda krisis pangan sesungguhnya sudah muncul saat pandemi Covid-19 meluas. Ketika itu, banyak negara melakukan pembatasan atau lockdown sehingga mengganggu produksi dan distribusi pangan. 

Lebih dari itu, banyak negara melakukan proteksi diri sehingga terjadi pembatasan ekspor pangan. Indonesia sendiri sempat melakukan dengan melarang ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO). Demikian juga India yang melarang ekspor gandum serta Malaysia yang membatasi ekspor ayam potong.

Kenaikan harga minyak dan pangan yang tercermin dari inflasi merupakan momok menakutkan bagi banyak negara. Amerika Serikat dan sejumlah negara maju yang selama ini selalu berada dalam inflasi rendah mau tak mau kena imbasnya juga, bahkan di ambang resesi, sebab mengalami inflasi dalam tiga bulan beruntun.

Baca Juga: Harga Minyak Makin Mahal di Tengah Ancaman Krisis Pangan
Harga Minyak Anjlok Lebih dari Dua Persen karena Fed Naikkan Bunga

Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, tak ada cara lain untuk mengelola inflasi rendah dengan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah mesti bisa memastikan pasokan BBM dan pangan cukup untuk enam bulan atau sedikitnya tiga bulan mendatang. 

Pemerintah juga harus jujur mengadakan pasokan dari sumber yang jelas dan bukan menjadi bahan bancakan bagi segelintir orang. Sebab, kalau di saat krisis sekarang masih ada orang dan kelompok yang mencari rente untuk memenuhi hasrat kekuasaan, bisa dipastikan bangsa ini akan makin susah saja ke depannya.

Video Terkait